Isunomic-Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis temuan mengenai dua kementerian yang mengontrak perusahaan milik Raffi Ahmad, yaitu PT Rans Animasi Indonesia, terkait jasa pemengaruh (influencer). Nilai kontraknya sekitar Rp14,69 miliar.
Temuan ICW itu berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kemendikbud Ristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak tiga paket pada 2025-2026.
Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara dengan rincian pendanaan seperti yang terungkap di table.
ICW mengungkap, kepemilikan perusahaan PT Rans Animasi Indonesia diketahui bermuara pada Raffi Ahmad. Merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli1, PT Rans Entertainmen Indonesia memegang 99,1% saham PT Rans Animasi Indonesia, dan Raffi Ahmad menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut.
"Raffi juga memegang 0,9% saham Rans Animasi Indonesia secara langsung dan menjabat sebagai komisaris," tulis ICW dalam keterangan persnya, Senin (9/11/2026).
Merujuk pada temuan tersebut, ICW menilai terdapat lima permasalahan, yaitu:
Pertama, pengadaan ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan standar penghematan melalui kebijakan efisiensi anggaran yang tidak konsisten. Efisiensi anggaran dilakukan secara besar-besaran, bahkan menyasar sektor pelayanan publik dasar dan pembangunan strategis. Tidak hanya terhadap kementerian/lembaga di tingkat pusat, Presiden juga meminta pemerintah daerah dan desa mengencangkan ikat pinggang.
Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan Rp306,69 triliun dan meminta kepala daerah membatasi belanja seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar. Namun di sisi lain, belanja influencer masih tinggi. Alih-alih memberi teladan, KKP pada tahun 2025 mengontrak dua paket jasa pemengaruh (influencer) dari PT Rans Animasi Indonesia senilai Rp7,2 miliar.
"Pada 2026, KKP menambah satu paket lagi senilai Rp3,6 miliar sehingga total kontrak KKP dengan perusahaan yang sama mencapai Rp10,8 miliar," lanjut ICW.
Menurut ICW, beban daerah kian berat pada 2026 lantaran pemerintah memangkas pagu transfer ke daerah menjadi Rp693 triliun, berkurang sekitar Rp171 triliun di bawah proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun. Selain itu, Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 15 Tahun 2026 juga turut memotong dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana desa untuk mencicil pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Di saat yang sama, Kementerian Dalam Negeri mencatat 90% dari 546 daerah berkapasitas fiskal sangat rendah, dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berencana melepas 9.000 dari 12.000 pegawai PPPK. Ironisnya, biaya yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk membuat tayangan di Instagram Story milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di akun @raffinagita1717 mencapai Rp575,7 juta.
