βAngka itu lebih besar daripada dana desa yang tersisa bagi dua desa pada 2026. Dari pagu dana desa Rp60,57 triliun, 58,03% dialokasikan untuk Koperasi Desa Merah Putih sehingga rata-rata desa hanya menerima sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta," terang ICW.
Kedua, lanjut ICW, kementerian membeli jasa yang manfaat dan dampaknya tidak dapat diukur secara jelas dan terbuka. Padahal, Kemendikbudristek telah memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. KKP juga memiliki Biro Hubungan Masyarakat. Seluruh unit tersebut didukung pegawai, fasilitas, dan anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat.
"Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: mengapa kementerian masih perlu mengadakan jasa influencer?" kata ICW.
Pertanyaan tersebut semakin relevan karena setiap kementerian telah memiliki perangkat komunikasi publik, termasuk kanal website dan media sosial resmi dan anggaran kehumasan. Dalam paket pengadaan Kemendikbudristek, misalnya, komponen terbesar justru dialokasikan untuk pengadaan menghadiri acara senilai Rp2.521.329.200.
"Untuk apa uang publik sebesar itu hanya digunakan untuk menghadiri orang dalam acara?" tanya ICW.
Tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja (KAK), laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan pengadaan tersebut, publik sulit menilai kontribusi belanja tersebut terhadap kebutuhan komunikasi pemerintah.
Ketiga, spesifikasi pengadaan mengarah pada satu penyedia dan menutup ruang persaingan. Keempat paket pengadaan di Kemendikbud Ristek berupa paket penayangan konten Kemendikbud Ristek (video YouTube, Instagram Reels, Instagram Story, dan TikTok) dilakukan melalui mekanisme e-purchasing di katalog elektronik. Namun, nama paketnya mencantumkan langsung kanal dan akun tertentu, yakni YouTube Rans Entertainment serta Instagram dan TikTok @raffinagita1717 milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.
Spesifikasi yang melekat pada figur dan akun tertentu tersebut membuat penyedia lain tidak memiliki kesempatan yang setara untuk menawarkan jasa sejenis. Dengan demikian, meskipun dilakukan melalui katalog elektronik, pengadaan ini tidak serta-merta mencerminkan proses yang kompetitif dan terbuka.
Persoalan lain terlihat dari penetapan harga. Tiga komponen penayangan konten bahkan menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran. Selain itu, tiga paket KKP yang berasal dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai yang relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.
"Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai metode perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan harga, serta kewajaran nilai setiap paket," tegas ICW.
Keempat, pemerintah tidak sepatutnya menggunakan uang rakyat untuk menggiring opini atau membangun citra kekuasaan melalui figur populer. Penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer perlu dipastikan tidak menjadi sarana promosi atau propaganda pemerintah.
