βUang pajak bukan alat untuk membeli popularitas instan melalui peran influencer,β tulis ICW.
Kontroversi Raffi Ahmad dalam Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang digelar Polda Metro Jaya pada 29 Oktober 2026 turut menjadi catatan. Setelah video yang memperlihatkan sejumlah peserta deklarasi diduga bukan mahasiswa beredar, terdapat seruan boikot terhadap Raffi Ahmad dan usaha RANS. Dari kasus ini masyarakat dapat melihat bahwa popularitas figur publik tidak serta-merta mencerminkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik harus dibangun melalui kinerja dan keterbukaan pemerintah, bukan melalui pembelian jasa promosi dengan uang pajak.
"Belanja ini semakin bermasalah mengingat figur populer tersebut memegang jabatan public," jelas ICW.
Sebelum 2024, PT Rans Animasi Indonesia, yang dibentuk pada 15 April 2020, tidak terdeteksi mempunyai rekam jejak sebagai penyedia pengadaan pemerintah. Pada 22 Oktober 2024, Presiden melantik Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat tiga kali mengontrak perusahaan milik Raffi Ahmad. Kondisi ini menimbulkan persoalan konflik kepentingan karena seorang pejabat publik juga memiliki perusahaan yang menerima kontrak dari Kementerian dalam periode pemerintahan yang sama.
Kelima, pengadaan tidak boleh menjadi kegiatan yang berdiri sendiri tanpa keterkaitan dengan tugas dan fungsi serta rencana strategis kementerian. Setiap pengadaan barang/jasa pemerintah harus berangkat dari kebutuhan yang jelas dan mendukung pelaksanaan program pemerintah, termasuk pencapaian target dalam Renstra kementerian maupun RPJMN. Dengan kata lain, pengadaan bukan sekadar menghabiskan anggaran yang tersedia, melainkan instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan.
Dalam kasus ini, sejumlah paket pengadaan justru berupa penayangan konten di media social Raffi Ahmad dan Nagita Slavina serta pengadaan untuk menghadiri acara. Keterkaitan kegiatan tersebut dengan tugas dan fungsi kementerian maupun target dalam Renstra belum terlihat jelas dari informasi paket yang tersedia.
"Jika pengadaan tidak dapat ditelusuri relevansinya dengan kebutuhan instansi, program, dan target kinerja yang telah ditetapkan, maka patut dipertanyakan apakah pengadaan tersebut benar-benar dibutuhkan atau justru merupakan pengadaan yang diada-adakan untuk menghabiskan anggaran," kata ICW.
Berdasarkan uraian permasalahan di atas, ICW kemudian menuntut agar KKP dan kementerian penerus Kemendikbud Ristek membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, meliputi KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan. Kemudian, BPKP dan Inspektorat Jenderal kedua kementerian mengaudit pengadaan tersebut, terutama terkait kewajaran harga, transaksi payment outside system, keseragaman nilai kontrak Influencer di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas serta fungsi instansi.
Tuntutan berikutnya adalah LKPP mengevaluasi pengadaan jasa pemengaruh melalui katalog elektronik, khususnya spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan usaha, dan kewajaran Harga. Presiden harus menghentikan pengadaan jasa pemengaruh yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian, sekaligus mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan.
"Terakhir, Raffi Ahmad membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden," tandas ICW.
