Isunomic-Kehidupan masyarakat kampung pesisir yang merupakan wilayah penghasil ikan masih belum sejahtera. Kondisi itu juga terjadi di desa-desa tempat penghasil sumber pangan utama, sebesar 52% masyarakatnya masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Fakta itu terungkap dari hasil riset Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Riset dilakukan di tiga lokus, yaitu di pesisir di Indramayu, Sukabumi, dan Lampung Timur.
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi (Kemenkop) Panel Barus mengatakan, pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi agar permasalahan kesejahteraan masyarakat di pesisir dan juga di desa bisa ditingkatkan dan menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional.
“Kita bisa memberikan rekomendasi kebijakan agar pemerintah daerah dan pusat berkolaborasi mendorong peningkatan ekonomi di pesisir dan di desa dengan upaya yang nyata,” kata Panel dikutip Senin (26/10/2026).
Panel menekankan bahwa hasil riset ini perlu menjadi pijakan bagi pemerintah untuk menyelesaikan berbagai hambatan dan permasalahan yang selama ini dihadapi masyarakat di pesisir dan di desa. Ia menyadari bahwa persoalan kesejahteraan masyarakat tidak dapat diselesaikan satu pihak.
“Ini juga penting dilakukan kaitannya dengan rekomendasi yang bisa kita berikan dalam persiapan operasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang merupakan salah satu program prioritas Presiden,” ujarnya.
Menurut Panel, setidaknya terdapat tiga persoalan pokok yang membuat masyarakat desa dan nelayan pesisir sulit keluar dari kemiskinan. Pertama, tingginya biaya untuk memperoleh barang kebutuhan dasar maupun penunjang produksi akibat panjangnya jalur distribusi dan mahalnya biaya logistik.
Kedua, masyarakat belum memperoleh akses pembiayaan yang memadai untuk kegiatan produktif. Kondisi ini membuat sebagian pelaku usaha di desa terpaksa mencari modal kerja dari rentenir atau pihak yang menjalankan praktik serupa.
Ketiga, belum adanya fungsi offtaker yang dikontrol negara sehingga keterbatasan akses pasar membuat posisi nelayan dalam menjual hasil produksi tetap lemah.
“Kemiskinan sulit diberantas kalau tiga masalah ini tidak dibereskan,” tegas Panel.
Sebagai upaya menjawab persoalan tersebut, pemerintah mendorong program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan KNMP. Di wilayah pesisir, ekosistem yang dibangun diharapkan dapat mendekatkan kebutuhan produksi nelayan, menyediakan akses pembiayaan, sekaligus memastikan adanya pembeli hasil tangkapan.
Di Lampung Timur, misalnya, keterbatasan SPBUN membuat akses solar bagi nelayan perlu didekatkan. Selain bahan bakar, nelayan membutuhkan es saat melaut serta kepastian pembeli hasil tangkapan dengan harga yang menguntungkan.
Fungsi offtaker tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari ekosistem yang dibangun pemerintah, baik pusat ataupun daerah. Harapannya juga sauatu saat ketika melaut, nelayan tidak perlu lagi mengeluarkan uang.
“Jadi sejak di tengah laut sudah tahu akan dapat berapa, nanti tinggal dihitung saja hasilnya saat mendaratkan hasil tangkapannya,” kata Panel.
