Isunomic-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) semakin fokus mendorong industri kecil dan menengah (IKM) agar naik kelas dan mampu menggapai pasar global. Langkah itu ditempuh dengan memprioritaskan pembinaan terhadap IKM, sekaligus memperkuat pemanfaatan teknologi digital untuk membuka peluang ekspor.
Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menegaskan, besarnya populasi industri kecil dan menengah (IKM) merupakan kekuatan yang perlu dioptimalkan untuk menopang struktur industri nasional. Sebanyak 4,43 juta unit usaha sektor IKM tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yang terdiri atas sekitar 4,41 juta industri kecil dan mikro serta 22.161 industri skala menengah.
“Kita bisa konsentrasi pada industri kecil dan menengah yang berorientasi ekspor. Karena di era sekarang, orang bisa berjualan secara online sampai ke luar negeri. Ada teman saya yang bahkan menjual dawet sampai ke Hong Kong. Jadi, urusan ekspor jangan hanya menjadi domain industri besar, tetapi industri kecil dan menengah juga harus bisa,” kata Menperin dikutip Kamis (8/10/2026).
Menurut Sarmuji, kemajuan teknologi digital telah mengubah pola perdagangan sekaligus membuka kesempatan yang jauh lebih besar bagi pelaku IKM untuk menjangkau konsumen lintas negara. Hambatan berupa skala usaha maupun jarak geografis semakin dapat diatasi melalui perdagangan elektronik dan berbagai platform digital.
Bahkan, menurutnya, keberadaan produk-produk IKM Indonesia di pasar internasional memiliki nilai yang lebih luas dari sekadar aktivitas perdagangan. Produk khas Indonesia yang masuk ke berbagai negara sekaligus dapat menjadi medium untuk memperkenalkan identitas dan kekayaan Indonesia kepada masyarakat dunia.
“Produk-produk kita yang masuk ke luar negeri membawa identitas Indonesia. Jadi, nilai yang dibawa bukan hanya ekonomi, tetapi juga pengenalan Indonesia kepada masyarakat global,” ujarnya.
Selain memperluas orientasi ekspor, Sarmuji meminta agar program pembinaan IKM memiliki indikator keberhasilan yang semakin konkret. Salah satu ukuran yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana intervensi pemerintah mampu mendorong pelaku industri meningkatkan skala usahanya.
“Kita perlu identifikasi apakah yang kita lakukan terhadap IKM benar-benar bisa membuat mereka naik menjadi lebih tinggi. Jadi, pembinaan harus terlihat hasil akhirnya dan kita bisa mengukur perkembangannya,” tegas Sarmuji.
Pendekatan tersebut penting agar program pemberdayaan tidak berhenti pada jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan atau fasilitasi. Pemerintah perlu melihat perkembangan usaha setelah intervensi diberikan, termasuk peningkatan produktivitas, kapasitas produksi, omzet, penyerapan tenaga kerja, akses pasar, hingga kemampuan pelaku usaha masuk ke dalam rantai pasok industri.
“Kita identifikasi industri-industri yang punya keunggulan kompetitif dan komparatif, meskipun wujudnya industri kecil dan menengah. Kalau memang punya keunggulan dan potensi pasar yang kuat, itu yang perlu kita dorong dan akselerasi,” tandasnya.
