Isunomic-Keberadaan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang akan mulai beroperasi pada Januari 2027 diharapkan bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan kedua bursa itu juga terkait pengelolaan sumber daya alam secara optimal agar kekayaan komoditas Indonesia dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.
“Kita adalah negara yang kaya, tetapi kalau tidak mampu mengelolanya dengan baik, kita akan menjadi negara yang tidak kompetitif,” ujar Sarjito, Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK saat keiatan OJK Mengajar di Kantor OJK Palembang, Sumatra Selatan, dikutip Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, Sumatra Selatan memiliki potensi besar pada sektor pertambangan, kelapa sawit, kopi, dan kelapa. Potensi tersebut perlu didukung melalui penguatan industri pengolahan, inovasi, serta sistem perdagangan yang transparan agar mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas daerah.
Sarjito juga menyoroti pentingnya penguatan mekanisme pembentukan harga komoditas yang transparan dan kredibel. Tata kelola perdagangan yang baik diharapkan dapat mendukung pengembangan harga acuan komoditas Indonesia sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan mineral dan komoditas strategis.
“Selain itu, penguatan transparansi transaksi dan pengawasan perdagangan diperlukan untuk memitigasi risiko praktik perdagangan yang merugikan serta menjaga integritas pasar,” jelas Sarjito.
Sarjito juga mengajak generasi muda untuk berpikir kritis, memahami potensi dan tantangan ekonomi daerah, serta berkontribusi melalui inovasi dan gagasan yang mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat.
Sarjito menjelaskan, pengaturan dan pengawasan transaksi bursa mineral dan komoditas strategis (BMKS) merupakan mandat baru OJK berdasarkan UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Sebagai tindak lanjut mandat tersebut, OJK telah menerbitkan POJK No. 15 Tahun 2026 tentang Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi pada Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta POJK Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
“Peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS dari Bappebti kepada OJK akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027,” kata Sarjito.
Melalui kedua ketentuan tersebut, OJK mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan untuk mendukung perdagangan komoditas yang teratur, wajar, transparan, efisien, dan berintegritas, termasuk dalam aspek tata kelola, pembentukan harga, penyelesaian transaksi, manajemen risiko, dan pelindungan pengguna jasa.
