Sebagai tindak lanjut mandat tersebut, OJK telah menerbitkan POJK No. 15 Tahun 2026 tentang Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi pada Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta POJK Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
“Peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS dari Bappebti kepada OJK akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027,” kata Sarjito.
Melalui kedua ketentuan tersebut, OJK mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan untuk mendukung perdagangan komoditas yang teratur, wajar, transparan, efisien, dan berintegritas, termasuk dalam aspek tata kelola, pembentukan harga, penyelesaian transaksi, manajemen risiko, dan pelindungan pengguna jasa.
