Kondisi demikian bisa terwujud dengan catatan bahwa negara-negara itu memiliki institusi pemerintahan yang kuat, yang berintegritas, yang akuntabel, dan berpihak kepada kesejahteraan segenap rakyatnya. Selain itu harus ditopang dengan pasar modal yang mendalam, produktivitas tinggi, industri yang kompetitif, inovasi teknologi, dan hak milik yang terjamin.
Situasi itu umumnya berada pada posisi yang lebih baik untuk menghasilkan kekayaan privat yang besar, sekaligus menopang upah yang lebih tinggi, peluang kerja yang lebih besar, dan daya beli rumah tangga yang lebih kuat.
Dalam pengertian tersebut, jumlah miliarder mungkin bukan penyebab langsung kemakmuran, melainkan indikator tidak sempurna dari lingkungan ekonomi yang memungkinkan bisnis berkembang, modal terakumulasi, dan keuntungan produktivitas menyebar ke seluruh masyarakat.
“Saya rasa perbedaan ini sangat relevan bagi Indonesia karena negara ini telah melahirkan beberapa keluarga bisnis yang sangat kaya raya tanpa mencapai tingkat kemakmuran yang merata seperti yang terlihat di negara-negara yang lebih maju,” jelas Ricky.
Situasi di Indonesia kemudian memunculkan pertanyaan penting: apakah akumulasi kekayaan privat didorong oleh peningkatan produktivitas dan inovasi yang kompetitif, atau justru oleh kepemilikan aset yang langka, konsentrasi pasar, hak istimewa regulasi, dan akses terhadap sumber daya alam?
Tidak ada yang salah secara inheren dengan kekayaan privat yang besar, terutama ketika kekayaan tersebut diciptakan melalui investasi produktif, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja. Akan tetapi, implikasi ekonominya akan sangat berbeda ketika kekayaan diakumulasikan terutama melalui pengontrolan aset yang sudah ada, alih-alih penciptaan kapasitas produktif yang baru.
“Suatu negara dapat menghasilkan individu-individu yang sangat kaya raya tanpa membangun kelas menengah yang sama makmurnya, terutama ketika pertumbuhan produktivitas lemah, peluang ekonomi tetap terkonsentrasi, dan manfaat pembangunan terdistribusi secara tidak merata,” jelasnya.
Terdapat pula kualifikasi metodologis yang penting, karena standar USD30 per hari dalam dolar yang disesuaikan dengan daya beli tahun 2021 bukanlah ambang batas kemiskinan ekstrem resmi Bank Dunia--yang saat ini berada di angka USD3 per hari. Standar tersebut jauh lebih tinggi dan mencerminkan sejauh mana suatu populasi telah mencapai tingkat kemakmuran materiil yang relatif nyaman.
Hal inilah yang menjelaskan mengapa negara-negara yang telah secara substansial mengurangi kemiskinan ekstrem masih bisa mendapati 80% hingga 90% populasinya berada di bawah ambang batas yang ditampilkan dalam grafik.
