Di Vietnam misalnya, angka garis kemiskinannya ditetapkan sekitar Rp1,25 juta - Rp1,3 juta per orang per bulan. Begitu pula di Thailand (Rp1,45 juta) dan Filipina (Rp830 ribu).
Nah sekarang pertanyaan yang paling utama adalah, mengapa angka atau data garis kemiskinan selalu menimbulkan kehebohan di Indonesia? Jawabannya memang āruweeetttā¦..ā. Tapi yang jelas bisa dijelaskan secara nalariah, bukan dengan istilah āYNTKTSā.
Dengan menggunakan pendekatan CBN, BPS bisa mengungkap penurunan dan kenaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia untuk rentang waktu tertentu. Jika angka kemiskinan turun akan diklaim oleh rezim berkuasa sebagai sebuah prestasi yang membanggakan, dan dijadikan modal untuk melanggengkan kekuasaan.
āAda juga muatan politiknya. Angka kemiskinan dipakai untuk menilai kinerja pemerintah dan menentukan alokasi anggaran perlindungan sosial, jadi wajar kalau sangat sensitif,ā beber Telisa.
Klaim itu tentu saja akan ditentang habis-habisan oleh kaum yang kerap dituding āberseberanganā atau oposan. Mereka berusaha agar klaim tersebut terbantahkan, atau paling tidak terkoreksi, sehingga menjadi batu sandungan buat rezim yang ingin memperpanjang kekuasaan.
Kaum ini pun tidak membantahnya secara membabi buta, atau tanpa analisa. Mereka akan menyajikan pandangannya secara logis bahwa klaim keberhasilan itu terlalu lebay (berlebihan) jika dilihat sebagai prestasi yang membanggakan. Pasalnya, ukuran garis kemiskinan tadi yang Rp669.235 per orang per bulan atau Rp22.308 per hari dinilai sudah sangat usang dan kaku.
āAda kecenderungan pemerintah menggunakan angka yang sangat konservatif,ā kata Zainal Arfin Muchtar, pemikir terkenal UGM dalam sebuah diskusi akhir Agustus kemarin (28/8).
Zainal atau Prof. Uceng bisa jadi benar. Angka garis kemiskinan makanan yang ditetapkan hampir setengah abad lalu yang sebesar 2.100 kkal itu hingga saat masih digenggam oleh BPS. Jiran kita saja, Malaysia, sudah meninggalkan angka 2.100 kkal sejak 2019.
Malaysia menggunakan pendekatan yang sama dengan Indonesia untuk mengukur garis kemiskinan, yaitu CBN. Pada 2019, Malaysia āmempermakā metodologi perhitungannya secara signifikan. Jadi penghitungan garis kemiskinannya tak lagi sekadar berfokus pada kecukupan kalori minimum (2.100 kkal) untuk bertahan hidup, tetapi pada nutrisi yang sehat dan seimbang (healty and balanced diet).
Langkah itu melonjakkan angka garis kemiskinan Malaysia. Sebelumnya Malaysia mematok angka garis kemiskinan RM980 per rumah tangga per bulan (tahun 2005), kemudian dinaikkan menjadi sekitar RM2.208 per rumah tangga per bulan.
āPengakuan sebagai negara berpendapatan menengah atas seyogianya diikuti dengan kesiapan untuk menggunakan indikator kesejahteraan yang berlaku pada kelompok negara tersebut,ā tegas Telisa.
Nah, jika angka kemiskinan menjulang, tentu saja akan menjadi bulan-bulanan kaum oposan. Pemerintah bakal abis-abisan kena labrak karena dianggap gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ujungnya, pemerintah atau rezim yang berkuasa kudu ādi-PHKā, tentu saja harus secara konstitusional atau lewat hajatan pilpres.
Menggunakan pendekatan CBN oleh rezim siapa pun yang berkuasa bukanlah dosa. Pendekatan itu memang disediakan dan diakui oleh dunia. Bahkan, jika ada pendekatan lain yang bisa memberangus jumlah kemiskinan secara drastis, dan pendekatan itu juga diakui dunia, pasti akan digunakan. Ya enggak?
āIni pertanyaan yang wajar muncul di ruang publik, dan saya kira perlu dijawab dengan berimbang. Ada anggapan bahwa mengubah kriteria pengukuran merupakan cara termudah untuk membuat angka kemiskinan terlihat lebih rendah di atas kertas,ā tandas Telisa.
Masyarakat yang mengetahui benar bahwa kondisi ekonominya serba-kekurangan, tapi karena pengeluaran di atas garis kemiskinan, tentu saja harus siap menerima segala kemungkinan. Mulai dari tak menerima berbagai bantuan, dicabut dari kelompok penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan, hingga ādiharamkanā untuk menikmati barang subsidi-an.
Sejatinya, metode apa pun yang digunakan BPS untuk menentukan data tingkat kemiskinan, jika dilakukan dengan kesungguhan dan ditujukan untuk kemanusiaan, suka tidak suka harus diterima dengan kerelaan. Tetapi, jika pendataan itu dilakukan āserampanganā untuk kepentingan segelintir golongan, tampaknya sudah saatnya untuk menyerukan gugatan.
