Sejatinya, kasus pengoplosan ini masih jauh dari terang benderang. Masih ada sejumlah pertanyaan yang belum terjawab. Pertama, dari mana beras SPHP didapat tersangka? Asal beras SPHP menjadi penting untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab. Jika tersangka mendapatkan beras dari mitra penyalur, tanggung jawab tidak lagi di Bulog.
“Tanggung jawab berpindah ke mitra penyalur. Sebaliknya, kalau tersangka mendapatkan beras dari Bulog, BUMN ini harus tanggung jawab,” kata Khudori, pengamat pangan dan pertanian, kepada Isunomic, Jumat (30/10/2026).
Kedua, lanjut Khudori, berapa jumlah beras yang dioplos tersangka? Jumlah per hari atau per minggu. Jumlah ini juga penting untuk menduga kemungkinan tersangka mendapatkan beras dari mana. Kalau mendapatkan beras dari oknum Bulog langsung, amat mungkin jumlahnya besar. Atau mendapatkan dari institusi pelaksana gerakan pangan murah (GPM) dan ritel modern, yang memang transaksi pembelian SPHP tak dibatasi.
“Akan tetapi, kalau mengandalkan pasokan dari rumah pangan kita (RPK) atau pengecer, tentu harus melibatkan banyak mitra dan banyak transaksi,” jelasnya.
Merujuk penjelasan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, dari penelusuran jalur distribusi diketahui nomor truk pengangkut hingga mitra RPK yang memesan beras SPHP. Beras SPHP mitra RPK ini dilepas ke pihak lain yang kemudian dioplos di Matraman. Penelusuran dilakukan setelah Bulog mendapatkan informasi penangkapan pengemas ulang beras SPHP dalam kemasan 50 kg dari Polres Jakarta Timur. Pembelian mitra RPK lewat Klik SPHP. Ada transaksi dua hari berturut-turut dan didalami.
Sayangnya, Rizal tidak menjelaskan berapa volume beras SPHP yang ditemukan di Matraman dan PIBC. Kalau dugaan penyelewengan dilakukan mitra RPK melalui transaksi resmi, perlu keterlibatan banyak mitra dan transaksi berulang-ulang guna mencapai barang bukti 600 ton beras. Kalau hanya satu-dua RPK dan dua-tiga kali transaksi, temuan barang bukti 600 ton kurang masuk akal.
Khudori lantas menjelaskan, mengacu data Bulog, dari Maret hingga 23 September 2026, telah tersalur 828 ribu ton beras SPHP. Dari jumlah ini, penyaluran di Jawa Timur paling tinggi (139.361 ton), disusul Jawa Tengah (113.747 ton), dan Jawa Barat (87.266 ton). Posisi Jakarta di nomor tujuh: 27.441 ton. Mitra penyalur tertinggi adalah GPM (37,46%), disusul RPK (23,42%), pengecer di pasar rakyat (23,12%), outlet/koperasi binaan pemda (9,23%), dan ritel modern (3,39%).
