"Keenam persetujuan atas pengesampingan (waiver) ketentuan financial covenant (janji keuangan) berdasarkan laporan keuangan audited untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2026," lanjut manajemen PT Pos.
Yang menarik hasil Rupsi itu adalah mayoritas suara dari 95,64% pemilik hak suara menyatakan ketidaksetujuan atas lima agenda. Untuk agenda kedua, sebanyak 66,35% tidak setuju.
Untuk agenda ketiga sebanyak 78,19% tidak setuju dan agenda keempat 74,48 menolak. Untuk agenda kelima dan keenam persentase yang menolak sebesar 62,16% dan 73,95%.
"Sesuai hasil pemungutan suara sesuai dengan hasil perhitungan dan laporan dari notaris, bahwa pemegang sukuk dalam RUPSI sah dan mengikat serta memutuskan tidak menyetujui untuk agenda RUPSI 3, dan tidak memenuhi kuorum keputusan untuk agenda RUPSI 2,4, 5, dan 6," tulis manajemen.
