Isunomic-Bank perekomian rakyat (BPR) kembali berguguran. Pada Kamis kemarin (17/9), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Pasarraya Kuta yang beralamat di Badung, Bali.
Sebelum pencabutan izin dilakukan, OJK menetapkan BPR Pasarraya dalam status BPD Dalam Penyehatan (BDP) pada 4 September 2025. Status itu disematkan lantaran bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12%.
Selama masa status BDP, BPR Pasarraya tidak mampu menunaikan kewajibannya untuk menyetor modal sesuai ketentuan. Pada 2 September kemarin, OJK kemudian menaikkan status BPR Pasarraya menjadi BPR Dalam Resolusi.
“Namun, pengurus dan pemegang saham PT BPR Pasarraya Kuta tidak dapat melakukan penyehatan BPR,” tulis OJK dalam keterangannya, Jumat (18/9/2026).
Pencabutan izin BPR Pasarraya Kuta menambah panjang daftar BPR yang dibekukan. Hingga Septmber 2026, bank gurem yang izinnya dicabut mencapai 14 unit, yang tersebar di Sumatra Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.
Tahun lalu jumlah BPR yang ditutup sebanyak tujuh unit. Angka itu lebih sedikit disbanding tahun 2024 yang mencapai 20 unit.
